GENDER DAN PERUBAHAN EKONOMI : PERANAN PEREMPUAN DALAM INDUSTRI BATIK DI YOGYAKARTA 1900-1965 (I)

GENDER DAN PERUBAHAN EKONOMI : PERANAN PEREMPUAN DALAM INDUSTRI BATIK DI YOGYAKARTA 1900-1965 (I)

GENDER DAN PERUBAHAN EKONOMI : PERANAN PEREMPUAN DALAM INDUSTRI BATIK DI YOGYAKARTA 1900-1965 (I)
Oleh: Chusnul Hayati
Fakultas Sastra UNDIP, Semarang


I. PENDAHULUAN

Industri kain batik merupakan unsur penting dalam aktivitas ekonomi. Mula-mula pembuatan batik hanya merupakan industri rumah tangga. Pembuatan batik dilaksanakan oleh putri-putri keraton sebagai pengisi waktu luang. Putri kraton melakukan pekerjaan membatik dengan cara menutup permukaan kain dengan lilin, sedang proses pewarnaan dan finishing dilakukan oleh abdi dalem. Ketrampilan membatik yang dimiliki oleh putri bangsawan dan para abdi dalem kemudian melahirkan potensi ekonomi yang mengubah sifat batik dari ekspresi seni menjadi sumber ekonomi masyarakat. Terjadinya perubahan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan akan batik yang melambung tinggi, menyebabkan industri rumah tangga ini berkembang menjadi industri yang dikelola oleh para pengusaha dan pedagang batik.

Perkembangan industri batik sangat dipengaruhi oleh perubahan politik dan ekonomi. Intervensi politik dan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda yang semakin intensif pada abad ke-19 telah mengakibatkan kondisi ekonomi rakyat semakin buruk. Di kalangan kaum bangsawan, kesulitan ekonomi dan besarnya pengeluaran mengakibatkan warga istana Surakarta dan Yogyakarta terlibat hutang dalam jumlah sangat banyak.

Kemunduran kesejahteraan masyarakat yang dialami oleh masyarakat bumi putera sejak awal abad ke- 19, baik di kalangan bangsawan maupun rakyat kebanyakan, mendorong perempuan untuk menekuni kerajinan batik menjadi sumber penghasilan. Di beberapa tempat, orang yang berasal dari kelas menengah tumbuh menjadi pengusaha batik. Di sisi lain ada sejumlah pengusaha Cina, Arab, dan Belanda yang menangkap peluang dalam industri dan perdagangan batik, karena semakin banyaknya permintaan konsumen terhadap batik.

Peralihan dari karya seni menjadi bentuk industri mengakibatkan batik mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Perempuan menjadi sumberdaya ekonomi yang sangat berarti dalam industri dan perdagangan batik. Setelah batik berkembang menjadi hasil industri yang diperdagangkan, batik menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat.

Dinamika gender dalam perubahan ekonomi, khususnya dalam industri batik, yang terjadi sejak sekitar 1900-an menarik untuk dikaji. Di bawah ini akan diuraikan mengenai perkembangan batik bukan sebagai hasil karya seni, melainkan merupakan hasil industri yang menjadi komoditi perdagangan. Perkembangan batik yang dibahas dalam makalah ini adalah industri batik di Yogyakarta, yang tidak hanya menghasilkan batik kraton, tetapi batik untuk berbagai lapisan masyarakat. Bahkan batik berkembang menjadi hasil industri yang menghasilkan berbagai jenis barang non sandang.

Ada pun permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini meliputi: 1. Bagaimana relasi gender dalam menghadapi perubahan-perubahan ekonomi, terutama sejak abad 19 hingga awal abad ke-20? Dalam bagian ini akan diuraikan tentang hubungan sosial laki-laki dan perempuan dalam menghadapi perubahan ekonomi. 2. Bagaimana perkembangan industri dan perdagangan batik di Yogyakarata? Bagian ini akan menjelaskan mengenai perkembangan batik dari hasil kerajinan menjadi industri kerajinan yang diperdagangkan. 3. Bagaimana peranan perempuan dalam indutri dan perdagangan batik di Yogyakarta, terutama sejak tahun 1900 hingga 1965?


II. GENDER DAN PERUBAHAN EKONOMI DI JAWA

Istilah gender sering dikaitkan dengan pembedaan atas dasar jenis kelamin (sex), sehingga selalu muncul hubungan antara perempuan dan laki-laki. Istilah gender dalam makalah ini merupakan sebuah perspektif untuk mengkaji kenyataan atau fenomena historis. Gender yang menggambarkan adanya hubungan antara perempuan dan laki-laki akan digunakan untuk mengungkapkan persoalan sosial budaya yang muncul di Jawa pada abad ke-19. Hubungan anatara laki-laki dan perempuan seringkali amat penting dalam menentukan posisi keduanya yang meliputi peranan, kedudukan, hubungan, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat.[1]

Perempuan telah menjadi bagian dari sejarah, tetapi perempuan hanpir tidak dihadirkan dalam sejarah sosial. Sebelum tahun 1990-an, perempuan tidak dianggap penting dalam sejarah sosial. Isue gender belum menjadi paradigma dalam penelitian sejarah, karena sejarah masih berpusat pada kegiatan kaum laki-laki saja. Akibatnya, ketimpangan gender tidak hanya terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi juga dalam penelitian sejarah. Oleh karena itu makalah ini akan mencoba menerapkan analisis gender dalam memahami realitas sejarah.

Perempuan Jawa (istri) disamping mengurus rumah tangga, juga harus mampu mengelola keuangan. Bagian pekerjaan kerumahtanggaan seluruhnya ada dibawah tanggung jawab istri, sedang laki-laki (suami) bertanggungjawab untuk menafkahi keluarga. Jadi urusan perempuan ada disektor domestik, sedang urusan publik adalah tanggungjawab laki-laki. Mereka yang berasal dari kelas atas urusan rumah tangga dikerjakan oleh para pembantu. Ekonomi rumah tangga menjadi tanggungjawab suami, sementara tugas istri di rumah bertanggungjawab atas pendidikan anak-anak dan pengelolaan rumah tangga. Sementara itu pada level sosial di bawah, perkerjaan rumah tangga tanggung jawab istri tetapi ekonomi rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama, sehingga laki-laki dan perempuan ke luar rumah untuk mencari nafkah.[2] Jadi dalam keluaraga Jawa, suami lah yang bertanggungjawab atas ekonomi rumah tangga. Namun pada saat suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, istri pun ikut membantu menegakkan ekonomi rumah tangga.

Perubahan hubungan dan peranan gender di Jawa pada abad ke-19 tampak dengan adanya perubahanperubahan politik dan ekonomi pada waktiu itu. Bangsawan Jawa pada abad ke-19 menglaami kemunduran ekonomi berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah Belanda yang mengurangi hak-hak kebangsawanan sehingga berdampak negatif bagi kehidupan ekonomi keluarga. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda menunjukkan ambisi ekspansionis sehingga raja dan kaum bangsawan harus mematuhi ketentuan-ketentuan Belanda. Terjadi kasus-kasus hilangnya tanah atau pengambilalihan tanah oleh pemerintah. Pemerintah Belanda juga melakukan penataan ulang terhadap tanah lungguh. Tanah-tanah lungguh tidak lagi bisa dipertukarkan atau dijual belikan. Syarat-syarat yang memperbolehkan disewakannya tanah lungguh kepada orang-orang non Jawa juga didtetapkan secara seksama. Tanah-tanah lungguh dipersempit menjadi lebih kecil dibanding dengan luas tanah sebelum tahun 1830-an. Kebijakan-kebijakan ini mengakibatkan Sultan dan bangsawan mengalami berbagai kesulitan keuangan. Kondisi ini diperparah dengan adanya kebiasaan yang sudah berlangsung berabad-abad yaitu saling mempertukarkan hadiah dan cendera mata. Selain itu Sultan juga harus menghidupi para anggota aristokrasi istana, pejabatpejabat, serta abdi dalem.

Pada sisi lain, pola hidup kaum bangsawan yang boros dan glamor sulit diubah, sehinga menyebabkan mereka terlibat dalam hutang. Pola pengeluaran para sentana dan abdi dalem sedemikian rupa sehingga tunjangan bulanan yang diterima tidak cukup. Mereka mengajukan pinjaman kepada Dewan Kerajaan, namun hanya dalam keadaan darurat karena pinjaman dari badan-badan resmi dianggap merendahkan kewibawaan seseorang. Selain pinjaman-pinjaman kredit resmi, para priyayi dan pejabatpejabat berpangkat redah lainnya telah meminjam dari orang Cina.

Situasi keuangan di Yogyakarta jauh lebih sulit dari pada di Surakarta. Dampak negatif Perang Diponegoro jauh lebih besar. Pemerintah tidak siap untuk memberikan bantuannya guna menalangi utang warga istana. Pada pertengahan abad ke-19 situasi keuangan di Kasultanan Yogyakarta tidak tertahankan lagi sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan segala bentuk pinjaman. Residen J.J. Hasselman menemukan keuangan kraton dalam keadaan kritis saat ia tiba di sama pada tahun 1851. Pembayaran gaji para abdi dalem keraton sangat tidak teratur dan para pengawal pribadi belum dibayar selama berbulan-bulan. Demikianlah pengaruh jangka panjang dari reorganisasi pertanahan menimbulkan kesulitan ekonomi secara berantai di lingkungan Kasultanan Yogyakarta.[3]

Kesulitan ekonomi yang dialami bangswan dan rakyatnya mendorong para istri untuk membantu mencari nafkah. Ketika kaum laki-laki menghadapi kesulitan ekonomi, perempuan tampil menyelamatkan ekonomi keluarga sementara laki-laki menegakkan status sosialnya. Hal ini disebabkan adanya nilai yang menganggap pekerjaan sebagai pengusaha/pedagang lebih rendah derajadnya dari pada sebagai pejabat kerajaan, sehingga laki-laki bangsawan tidak akan terjun ke dunia bisnis, tetapi istri merekalah yang melakukan dengan cara yang terhormat.

Sementara para suami di kalangan priyayi bekerja di dalam pemerintahan Sultan, para istri biasanya berdagang kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan hdiup keluarga. Namun usaha dagang ini harus dilaksanakan sedemikian rupa agar jangan sampai merusak prestise keluarga yang dibina oleh para suami. Bidang kegiatan istri priyayi yang bisa diterima oleh masyarakat adalah perdagangan batik dan perhiasan. Juga ada istri priyayi yang menunjukkan keahlian tinggi dalam mengelola perusahaan batik, emas, dan perak. Dengan mengikatkan diri pada sektor perdagangan yang terbatas pada suatu kelas, istri priyayi itu hanya berhubungan dengan para istri priyayi lainya dan tidak pernah dengan orangorang di luar kelasnya. Dua tiga kali seminggu mereka pergi ke pasar untuk melakukan transaksi. Satusatunya kelompok di luar priyayi yang berhubungan dengan mereka adalah para pedagang emas, perak, dan perhiasan yang kaya di Kotagede.[4]

Kesulitan keuangan yang dialami kaum bangsawan terus berlanjut hingga masa pasca kemerdekaan 1945. kondisi ini memaksa mereka mengurangi pelayannya yang banyak, yang pada gilirannya mengakibatkan makin buruknya rumah-rumah besar mereka. Berbeda dengan istri priyayi yang terbiasa mencari nafkah untuk kepentingan keluaraga sementara suami mereka menegakkan prestise sosial keluarga, kaum wanita bangsawan tidak pernah melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, demikian pula suami mereka. Dengan beberapa perkecualian, para anggota kaum bangsawan sesungguhya melibatkan diri juga dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, tetapi sekali lagi kaum wanita lah yang aktif, sedangkan kaum pria tetap mempertahankan kehormatan dan prestise sosial keluarga.[5]

Bersamaan dengan kemunduran secara lambat laun perekonomian masyarakat bumi putera di Jawa pada abad ke-19, perdagangan tekstil dari India juga mengalami kemunduran. Kondisi ini mengubah kegiatan membatik yang semula merupakan ekspresi seni, pendidikan spiritual, dan pengisi waktu bagi putri keraton secara lambat laun berkembang menjadi kegiatan industri untuk kepentingan profit. Bahkan sebenarnya pada akhir abad ke-18 dari Kasultanan Yogyakarta dikenal Gusti Kanjeng Ratu Ageng (1735-1803) yang aktif dalam perdagangan, khususnya beras dan kain batik.[6] Gusti Kanjeng Ratu Ageng adalah permaisuri Hamengku Buwana I yang bertempat tinggal di Tegalreja hingga mendapat sebutan Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo.[7]


III. PERKEMBANGAN INDUSTRI BATIK DI YOGYAKARTA 1900-1965

Batik telah dikenal oleh bangsa Indonesia sebelum masuknya pengaruh dari India. Perkembangan disain batik di Indonesia telah mencapai kesempurnaan pada abad ke-14 dan 15, sedangkan di India baru dapat dicapai pada abad ke-17 dan 18. Produk awal batik diperkirakan lahir di kalangan petani pada jaman Kerajaan Mataram kuno. Adanya perhatian khusus dari keraton, maka batik masuk dalam lingkungan keraton yang merupakan manifestasi pengabdian rakyat kepada raja. Setelah memasuki lingkungan keraton, teknik pembutan batik semakin disempurnakan baik motif maupun teknik pewarnaannya. Motif-motif batik yang bermutu tinggi kemudian dipersembahkan kepada raja dan keluarganya. Ada pun di kalangan rakyat sendiri batik tetap dibuat dengan motif-motif sederhana. Penciptaan motif-motif batik oleh para empu di keraton tidak dilakukan dengan sembarangan, tetapi sama dengan proses yang dilakukan dengan pembuatan keris. Pemberian ilham untuk sebuah motif batik biasanya juga dilakukan dengan meditasi dan puasa mutih. Oleh sebab itu batik hanya digunakan oleh orang-orang golongan tertentu saja, terutama raja beserta keluarga dan kerabatnya yang memiliki gelar kebangsawanan.[8]

Menurut sejarahnya, batik merupakan barang seni yang memiliki nilai-nilai kultural yang unik. Di Jawa ada beberapa motif batik yang berhubungan dengan pemakai dan pengaruh lingkngan sosial budaya yaitu batik keraton, batik sudagaran, batik petani, batik Belanda, dan batik Cina. Batik keraton berasal dari kerajaan-kerajaan di Jawa yang berakar dari Kerajaan Mataram dan telah berkembang sejak masa Sultan Agung Hanyakrakusuma pada awal abad ke-17. Batik keraton secara eksklusif digunakan untuk keluarga kerajaan dan berkembang di Kesunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Pura Mangkunegara, Pura Pakulaman, Keraton Cirebon, dan Keraton Sumenep. Di tiap kerajaaan tersebut masing-masing batik mempunyai ciri khas.

Batik sudagaran adalah batik untuk kaum pedagang yang mendapat pengaruh dari cita rasa masyarakat pedagang. Sementara itu batik pertani merupakan hasil adaptasi dari desain tradisional yang dipadu dengan lingkungan desa. Batik Belanda baik pola maupun warna mendapat pengaruh kuat dari bangsa Belanda dengan ciri khas buket, sedang batik Cina merupakan refleksi dari pengaruh budaya Cina.[9] Batik kemudian berkembang secara luas dan digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Dalam perkembangannya batik tidak hanya sekedar sebagai hasil kerajinan yang hanya dinikmati nilai keindahan dan filosofinya, tetapi juga menjadi barang industri yang bernilai ekonomi. Awal munculnya persuahaan batik untuk memenuhi kebutuhan perdagangan diperkirakan pada sekitar tahun 1800-an, ketika pasar tesktil dari India mengalami kemunduran dan tingginya pajak untuk barang-barang import dari India. Pedagang-pedagang Cina dan Arab yang menguasai perdagangan di pantai utara Jawa dengan cepat melihat peluang ini untuk memperoleh keuntungan. Kedua etnis ini sudah sejak lama aktif sebagai pedagang bahan-bahan dasar yang dibutuhkan untuk membuat batik seperti kain putih, lilin, dan pewarna. Mereka juga berperan sebagai peminjam uang. Kenaikan permintaan batik juga menjadi pendorong munculnya industri batik di Pulau Jawa. [10]

Sir Thomas Stamford Raffles dalam Hostory of Java menerangkan, bahwa pada sekitar tahun 1800 orang Jawa telah memproduksi pakaian untuk diperdagangkan. Motif-motif pakaian itu menggunakan warna merah, biru hitam, dengan latar belakang putih. Ia juga menjelaskan bahwa laki-laki dari semua lapisan memakai pakaian yang dibuat oleh istri, saudara perempuan, atau anak perempuan mereka. Rafles adalah orang asing pertama yang menjelaskan tentang batik. Sarong batik dari Pantai Utara pada saat itu telah diperdagangkan di Batavia, Kelompok penting dari konsumen batik adalah wanita Indo Eropa. Batik telah menjadi busana di rumah dan juga seabgai alternatif pakaian resmi.[11]

Semula batik hanya digunakan sebagai pakaian eksklusif oleh keluarga keraton di Jawa. Sementara itu masyarakat kebanyakan menggunakan tenun sebagai bahan sandang. Batik kemudian digunakan secara luas oleh masyarakat umum. Karena sifatnya sebagai sandang, kemudian batik menjadi komoditi industri yang bersifat massal. Perubahan dari tingkat kerajinan ke tingkat pengusahaan ini disebabkan karena makin meningkatnya pencinta kerajinan batik di daerah-daerah pemasaran, sehingga banyak pesanan yang datang. Banyaknya pesanan tersebut tidak seimbang dengan produksi batik yang masih bersifat kerajinan. Oleh karena itu muncullah pemikiran untuk mendirikan perusahaan batik.

Teknik pembuatan batik kemudian menggunakan cap yang dapat meningkatkan produksi dalam jumlah banyak dengan biaya produksi yang lebih rendah dibanding dengan batik tulis. Pada tahun 1815 dibuat stempel dari tembaga untuk membuat lukisan lilin dengan cara dicapkan. Seorang tukang yang berpengalaman dapat menghasilkan sekitar 20 helai sarung cap, sedangkan untuk mebatik sehelai kain tulis plaing tidak memerlukan 12 hinga 15 hari. Penemuan alat cap batik mempengaruhi proses produksi yang memiliki arti sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi perkembangan ini mengakibatkan jatuhnya batik tulis halus produksi istana yang dikerjakan oleh para abdi dalem kriyo pengrajin batik. Sebaliknya terjadi penetrasi yang dalam pada produk batik sandang yang menggantikan batik klasik.

Sejak tahun 1892 beberapa residen dari Jawa dan Madura melaporkan bahwa industri Indonesia akan kalah dengan masuknya batik imitasi dari Eropa.[12] Batik imitasi bukan saja mendesak industri batik dalam negeri, tetapi juga telah mengubah batik dari hasil karya seni menjadi perusahaan industri. Namun demikian batik mitasi berupa sarung dan kain, tetap mengalami persaingan yang kuat dengan produk dalam negeri sehingga industri batik Eropa tidak dapat merugikan batik Jawa.

Pada masa Perang Dunia I terhambatnya lalu lintas perdagangan internasional menyebabkan kesulitan impor bahan dasar batik. Pemasukan bahan dasar yang terlalu sedikit membuat harga batik begitu naik sehingga jarang rakyat yang dapat membeli batik baru. Perang Dunia I mengakibatkan terjadinya penurunan produksi batik yang menyebabkan menurunnya kesempatan kerja, sehingga pengangguran semakin bertambah pada perusahaan-perusahaan batik. Kesulitan untuk membeli bahan dasar dan penjualan kain pada tahun 1919 menyebabkan banyak pengusaha batik mengecilkan perusahaannya dan diantara mereka yang paling lemah kapitalnya menghentikan seluruh usahanya. Beberapa perusahaan batik merekrut pekerja musiman yang akan diperhentikan setelah bulan puasa.

Penurunan jumlah perusahaan batik yang berdampak pada perekrutan tenaga kerja dapat dicermati dari perbandingan antara kondisi pada tahun 19116 dan 1920. Pengumuman dari Departemen Kerajinan dan Perdagangan 1916 no 6 menjelaskan bahwa jumlah perusahaan batik dan pengecapan yang memiliki 5 buruh atau lebih di Jawa dan Madura ada 579 dengan total buruh 7.606 orang. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1920 ada 362 perusahaan dengan jumlah buruh 6.139 orang. Di Karesidenan Surakarta ada 205 perusahaan dengan rata-rata buruh 16 orang tiap perusahaan, ada pun di Yogyakarta ada 69 perusahaan dengan jumlah rata-rata buruh yang sama.[13] Begitulah, selama masa Perang Dunia I, tampak ada kemunduran pada industri yang pernah berkembang sedemikian makmur.

Untuk mencegah kemunduran kerajinan dan seni batik, pengrajin dan pengusaha batik dibantu dengan penerangan dan kredit untuk mengembangkan usahanya. Industri batik tidak hanya dapat bertahan di bawah persaingan yang tajam, tetapi juga dapat menyesuaikan diri dengan keadaan ekonomi yang selalu berubah-ubah. Sesudah perang berakhir, situasi perdagangan batik mengalami perabikan. Permintaan batik mengalami kenaikan seperti yang terjadi pada perusahaan-perusahaan batik di Yogyakarta yang sibuk memenuhi permintaan dari luar daerah. Adanya kegitan perusahaan batik di Yogyakarta dan sekitarnya menjadikan suasana kota bertambah dan perdagangan ramai. Di jalan-jalan, stasiun, di dalam kereta api dan bus-bus ditemui wanita-wanita yang membawa batik baik yang sudah jadi mau pun yang belum jadi.[14]

Proses pembuatan batik yang dilakukan secara berantai menurut sifat dan enis kerja menambah ramai suasana aktivitas perusahaan dan perdagangan batik. Para juragan mengatur pembagian kerja, menetapkan upah, dan membeli batik hsil produksi penduduk desa. Para tukang cap dari Kota Gede dan Mlangi setiap pagi bersepeda atau berjalan kaki menuju ke tempat kerja dan pada sore harinya pulang dari tempat kerja. Mereka bekerja di perusahaan-perusahaan batik yang ada di Karangkajen, Prawitamana, Brantakusuman, Kauman, Tugu, dan kampung-kampung lainnya. Gambaran mengenai jumlah perusahaan dan pekerja batik dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 : Jumlah perusahaan dan pekerja batik tahun 1920-1924 Tahun Jumlah Perusahaan Jumlah Pekerja 1920 212 3.428 1921 207 2.289 1922 166 1.539 1923 129 979 1924 147 1.634

Sumber: P. de Kat Angelino, Batikrapport II, hlm 67.

Studi yang dilakukan van Mook (1958) memberikan gambaran bahwa kekayaan para pengusaha dan pedagang tercermin dari pemilik tanah dan bangunan di Kotagede. Sebagian besar dari para pengusaha dan pedagang bergerak dalam industri dan perdagangan batik gambaran dari kondisi itu dapat dilihat dalam tabel ini.

Tabel 2 : Pekerjaan Para Pemilik tanah Bangunan di Kotagede tahun 1922 No. Keterangan Jumlah pemilik bangunan % 1. Abdi dalem dan pegawai pemerintah 91 8,5 2. Pedagang besar dan juragan pengrajin 211 19,7 3. Pengrajin dan pedagang eceran 678 63,1 4. Pekerja harian dan petani 93 8,7 Jumlah 1.073 100,00

Sumber: Van Mook (1958:289)

Statistik dari van Mook berisi informasi yang berharga yang tampak bahwa jumlah pemilik tanah bangunan dalam kategori ke dua adalah pedagang besar dan juragan pengrajin sebesar 211 orang atau 19,7 %. Ari jumlah itu ada 120 orang atau 11,2 % dari jumlah keseluruhan adalah pedagang besar tekstil, batik, dan barang-barang yang ada hubungannya dengan itu. Ada pun sisanya 91 orang atau 8,5% dari jumlah keseluruhan adalah juragan pengrajin termasuk pengusaha dalam kerajinan emas, perak, dan permata.

Menurut P. de Kat Angelino pada tahun 1927 di Kota Yogyakarta dan sekitarnya terdapat 169 perusahaan batik, di antaranya 20 perusahaan dimiliki oleh orang Cina, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3 : Jumlah perusahaan batik di Yogyakarta dan sekitarnya tahun 1927.

Nama Kampung Jumlah perusahaan Kauman 26 Prawirataman 10 Karangkajen 14 Brantakusuman 5 Mantrijeron 11 Tugu 32 Tempat lain di kota 57 Kotagede (Yogyakarta) 11 Kotagede (Surakarta) 3 Jumlah 169
Sumber : P. de Kat Angelino, Batikrappor II, hlm. 78.

Kegiatan industri batik tidak hanya terdapat di Kota Yogyakarta saja, tetapi juga tersebut di beberapa daerah di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Pada tahun 1927 di kedua kabupaten itu jumlah perusahaan batik ada 174 dengan jumlah pekerja 6.708 orang. Guna memperoleh gambaran yang lebih jelas dapat diperiksa dalam tabel di bawah ini Tabel 4 : Jumlah perusahaan batik dan pekerja di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul tahun 1927 Nama tempat Jumlah perusahaan Jumlah pekerja Distrik Pengasih 19 120 Wates 4 88 Kabupaten bantul 151 6.500 Jumlah 174 6.708

Sumber : P. de Kat Angelino, Batikrappor II, hlm. 84.

Pekerja batik biasanya terdiri dari wanita. Di Bantul misalnya, pada tahun 1930 ada 13.095 penduduk wanita, sebanyak 2.384 orang terlibat dalam pekerjaan batik.

Untuk menghadapi persaingan yang semakin antara para pengusaha dan pedagang bumi putera dengan orang Timur Asing, khususnya Cina didirikan organisasi para pengushaa batik. Pada bulan Juni 1934 didirikan koperasi batik yang bernama Persatuan Pengusaha Batik Bumi Putera di Yogyakarta dan sebagai ketuanya adalah Djajengkarso. Para pengusaha batik banyak yang menjadinya anggota koperasi itu.

Antara tahun 1945 hingga tahun 1950 perkembangan industri batik tidak menunjukkan gejala yang menggembirakan. Situasi perang tidak memberikan suasana yang kondusif bagi perkembangan batik. Akan tetapi setelah masa revolusi fisik berakhir, batik kembali mengalamai perkembangan. Apalagi setelah didirikan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) pada tahun 1949 perkembangan industri batik melaju dengan pesat. GKBI merupakan gabungan dari lima koperasi batik daerah yang besar di Pekalongan, Solo, Yogyakarta. Bandung, dan Jakarta. GKBI memperoleh monopoli untuk mengimpor kain mori, bahan yang vital bagi industri batik. [15]

Perkembangan jumlah perusahaan batik terutama yang masuk koperasi PPBI dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5 : Perkembangan jumlah perusahaan batik yang masuk koperasi PPBI periode 1952-1956

Tahun PPBI 1952 520 1953 520 1954 531 1955 654 1956 684

Sumber: Koperasi Batik PPBI Yogyakarta tahun 1956

Perkembangan teknologi batik semakin baik dan bertambah maju. Pada tahun 1960 ditemukan teknik printing. Printing yang ditemukan menghasilkan mutu kain yang kurang baik menyebabkan para pengusaha batik kurang berminat untuk mengembangkan batik prrinting. Namun teknik printing yang semula diremehkan ternyata kemudian menghasilkan produk yang memuaskan, bahkan bisa menyamai batik cap. Apalagi setelah muncul investor-investor besar yang menanamkan modalnya dalam usaha batik prinrting seperti Danar Hadi, Batik Keris, Batik Semar, dan lain-lain.

Sebagian pengusaha batik tradisional lainnya menmandang bahawa munculnya batik printing tidak dianggap sebagai saingan yang berbahaya. Namun dalam beberapa tahun kemudian, mutu printing dapat ditingkatkan, bahkan menyamai kualitas batik tradisional, termasuk batik tulis paling halus sekali pun. Dengan biaya produksi yang rendah, batik printing dijual jauh di bawah batik tradisional. Kondisi ini menyebabkan batik tradisional semakin terpojok.[16]

Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan batik yang mengalami kebangkrutan dan berpindah ke bidang usaha lain yang lebih menguntungkan. Hasil produksi industri batik tradisional di Yogyakarta mengalami penurunan karena penemuan teknologi printing dan adanya persaingan di antara perusahaan-perusahaan itu sendiri. Ini berakibat menurunnya hasil produksi dan jumlah buruh. Ada pun jumlah perusahaan batik yang terdaftar semakin bertambah. Kenaikan ini disebabkan banyak pengusaha berlomba-lomba mendirikan perusahaan batik baru yang menimbulkan persaingan sehingga banyak pukla perusahaan yang gulung tikar dan produksinya menurun. Keadaan perusahaan batik yang mengalami pasang surut tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6: Keadaan hasil produksi industri di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1960-1963

Keterangan Tahun 1960 1961 1962 1963 Jumlah perusahaan: * Yang melapor 623 622 326 540 * Terdaftar 619 622 671 777 Jumlah buruh perusahaan yang melapor 20.000 15.000 4.398 3.994 Hasil produksi: * Jumlah hasil 128.000 121.260 73.347 54.148 *Index 100 87 60 42

Sumber: Statistik Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1963 Secara keseluruhan keadaan hasil produksi industri-industri batik tradisional di Yogyakarta pada tabel di atas mengalami peenurunan, yang tampak pada hasil produksi dan jumlah buruhnya. Keadaan tersebut dapat disebabkan karena penemuan teknologi printing juga kerena adanya persaingan di antara perusahaan-perusahaan itu sendiri. Ada pun jumlah perusahaan batik yang terdaftar semakin bertambah. Kenaikan jumlah perusahaan yang terdaftar karena banyak pengusaha berlomba-lomba mendirikan perusahaan batik baru yang meninbulkan persaingan sehingga banyak pula perusahaan yang gulung tikar dan produksinya menurun.

(bersambung)


Bagikan Artikel GENDER DAN PERUBAHAN EKONOMI : PERANAN PEREMPUAN DALAM INDUSTRI BATIK DI YOGYAKARTA 1900-1965 (I)


Komentar Untuk GENDER DAN PERUBAHAN EKONOMI : PERANAN PEREMPUAN DALAM INDUSTRI BATIK DI YOGYAKARTA 1900-1965 (I)